Jumat, 24 Februari 2017

PUBLIC PERCEPTION OF APPLICATION ECO-FISHING PORT IN BITUNG OCEANIC FISHING PORT 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN ECO-FISHING PORT  DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Passion Christian Zebblon, Markus T. Lasut dan Suzanne L. Undap
1Program Studi Ilmu Perairan, Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. Jln. Kampus Unsrat Kleak, Manado 95115, Sulawesi Utara, Indonesia.

Abstract: This study to analyze public perception of the Eco Fishing Port, in the Port of Bitung, North Sulawesi. The object of this study is the environmental management system and status of its application; integrated waste management system; the condition of components common service facilities and sanitary and hygienic conditions of fish landing sites. The method used in this research is in depth interviews and a questionnaire distributed to all stakeholders of this fishing port. The analysis used in this study is a SWOT analysis to assess internal and external factors affecting the management of Eco Fishing Port existing. Based on the SWOT analysis set forth in the application of the policy strategy Eco-Fishing Port in the city of Bitung then recommended some action plan priorities include sustainability programs through collaboration of government funding and consortium (private national / international); Fishery Port expansion accordance land availability allows; The appointment of the manager of a professional fish landings; Diversification of products, waste utilization, utilization of renewable energy and environmentally friendly; stakeholder development approach to the concept of " Blue economic "; Development of Integrated installation of waste water management; Increased reporting of Environmental Management Plan - Environmental Monitoring Plan through the implementation of management and ISO 14001; Application of zoning on the urgency of the activities; Increased attention to the fishing port of social growth; Review analysis of the environmental impacts in accordance current conditions; Improved environmental sanitation management and restructuring of the fishing port facilities; Increased attention to the fishing port of economic growth; Improved quality of construction and spatial Fish Landing Sites; and increased attention to the ecology of the harbor fishing port.
Keywords: Eco-Fishing Port; public perception; SWOT analysis

IAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa persepsi masyarakat terhadap Eco Fishing Port yang berada di Pelabuhan Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Objek kajian ini adalah sistem  pengelolaan lingkungan dan status penerapannya; sistem penanganan limbah terpadu; kondisi komponen fasilitas pelayanan umum dan  kondisi sanitasi dan higienis tempat pendaratan ikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (deep interview) dan kuisioner yang dibagikan kepada seluruh stakeholder yang ada pelabuhan perikanan ini. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT untuk mengkaji internal dan eksternal faktor yang mempengaruhi pengelolaan Eco Fishing Port saat ini. Berdasarkan analisis SWOT  yang dinyatakan dalam strategi  kebijakan penerapan Eco-Fishing Port  di Kota Bitung maka  direkomendasikan  beberapa rencana tindak prioritas antara lain keberlanjutan program melalui kolaborasi pendanaan pemerintah dan konsorsium (swasta nasional/internasional); Perluasan areal Pelabuhan Perikanan sesuai ketersedian lahan yang memungkinkan; Penunjukkan pengelola tempat pendaratan ikan yang professional; Diversifikasi produk, pemanfaatan limbah,  pemanfaatan energi ramah lingkungan dan terbarukan; pendekatan pembinaan stakeholder dengan konsep “Blue economic”; Pengembangan instalasi pengelolaan air limbah Terpadu; Peningkatan pelaporan Rencana Kelola Lingkungan Rencana Pemantauan Lingkungan  melalui pelaksanaan manajemen dan sertifikasi ISO 14.001; Penerapan zonasi pada urgensi kegiatan; Peningkatan perhatian Pelabuhan Perikanan terhadap sosial pertumbuhan; Review Analisis mengenai dampak lingkungan sesuai kondisi terkini; Peningkatan manajemen sanitasi lingkungan dan restrukturisasi fasilitas pelabuhan perikanan; Peningkatan perhatian Pelabuhan Perikanan terhadap ekonomi pertumbuhan; Peningkatan kualitas konstruksi dan tata ruang Tempat Pendaratan Ikan; dan peningkatan perhatian Pelabuhan Perikanan terhadap ekologi pelabuhan.


Kata-kata kunci: Eco-Fishing Port ; persepsi masyarakat; SWOT

Kamis, 23 Februari 2017

Persepsi Masyarakat Perikanan Terhadap Pengembangan Eco-fishing Port Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

I.       PENDAHULUAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2013 mulai serius melakukan pengembangan pelabuhan perikanan berbasis lingkungan (Eco-Fishing Port).  Menurut Lubis (2012), konsep dasar Eco-Fishing Port adalah kerangka pengelolaan pelabuhan untuk mencapai keseimbangan antara nilai atau biaya lingkungan dan manfaat ekonomi sehingga ada harmonisasi aspek komersial atau ekonomi dan lingkungan dalam menunjang pengelolaan yang berkelanjutan. Sedangkan penerapan Eco-Fishing Port adalah upaya-upaya, cara-cara dan langkah-langkah yang sistematis untuk membangun dan memelihara pelabuhan perikanan yang bersifat ramah terhadap lingkungan hidup.
Sejak tahun 2013,  Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung telah menerapkan konsep pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan (Eco-Fishing Port). Sutyawan (2014) menyatakan, berdasarkan Tim AFD (Agence Francaise de Development) dari Negara Perancis (yang berkompeten dalam prefeasibility study on the concept of fishing ecoport), bahwa ada tiga permasalahan di PPS Bitung terkait dengan pengelolaan lingkungan, yaitu  aspek spasial, aspek port authority, dan organisasi serta aspek lingkungan.
Rumusan permasalahan yang akan dikaji terkait penerapan  eco-fishing port  di  Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung adalah (a) Bagaimana sistem  pengelolaan lingkungan dan status penerapannya, (b)  Bagaimana sistem penanganan limbah terpadu, (c) Bagaimana kondisi komponen fasilitas pelayanan umum, (d)  Hal-hal apa saja yang menjadi perhatian dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, (e) Bagaimana kondisi sanitasi dan higienis TPI serta (f) Bagaimana dukungan  pemerintah terhadap pengembangan pelabuhan perikanan.
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah (a) Menilai sistem pengelolaan lingkungan dan status penerapannya, (b) Menilai sistem penanganan limbah dan kondisi fasilitas pendukungnya, (c) Menilai komponen fasilitas prasarana pelayanan umum, (d) Menilai hal-hal apa saja yang menjadi perhatian dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, (e) Menilai  kondisi dan sanitasi TPI,                (f)  Menilai dukungan pemerintah terhadap pengembangan pelabuhan perikanan serta (g)  Merumuskan strategi kebijakan penerapan program  eco-fishing port di PPS Bitung.


II.       TINJAUAN  PUSTAKA


1.   Eco-Fishing Port
Lubis (2012)  menyatakan bahwa  eco-fishing port adalah predikat dari suatu pelabuhan yang telah menerapkan upaya-upaya, cara-cara  atau langkah-langkah yang sistematis untuk membangun dan memelihara pelabuhan yang sifatnya ramah terhadap lingkungan hidup.  Di dalam eco-fishing port semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan kegiatan kepelabuhanan didorong dan diminta secara sukarela untuk menjadikan suatu pelabuhan menjadi   ramah  lingkungan.   Berbagai masalah lingkungan atau isu lingkungan hidup dapat terjadi di pelabuhan seperti misalnya  rendahnya mutu air laut, rendahnya mutu udara dan kebisingan, rusaknya keanekaragaman hayati, cagar budaya, serta tingginya resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pelabuhan. Pada eco-fishing port, hal-hal tersebut di atas secara sistematis dirancang untuk diatasi, diimplementasikan, dipantau, dikaji ulang dan kemudian diimplementasikan kembali oleh pihak manajemen pelabuhan perikanan. Salah satu strategi manajemen yang telah dianggap efektif yaitu dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 Eco Manajemen and Audit Scheme (EMAS).
Supriyanto (2013) menjabarkan 5 indikator pengelolaan pelabuhan yang berwawasan lingkungan (eco-fishing port) yaitu :
a)      Memiliki dokumen pengelolaan lingkungan dan menerapkannya dalam pengelolaan pelabuhan, antara lain :
1)         Studi AMDAL.
2)         Studi UKL/UPL.
3)         Menggunakan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14.001 dan memiliki Sertifikasi ISO 14.001.
b)      Memiliki fasilitas pengolahan limbah terpadu, meliputi :
1)         Unit Pengelolaan Limbah (UPL).
2)         Konektivitas limbah industri/kantor dan fasilitas pendukungnya ke UPL secara terintegrasi.
3)         Incinerator.
c)      Memiliki komponen fasilitas  prasarana pelayanan umum, meliputi :
1)         Tempat sampah.
2)         Drainase/selokan.
3)         Tata kelola Kios/kantin/toko/restoran yang rapi dan bersih.
4)         Kecukupun dan kebersihan toilet umum.
d)     Lingkungan yang diperhatikan dalam pengelolaan pelabuhan.
1)         Ekologi pelabuhan
2)         Sosial pertumbuhan pelabuhan
3)         Ekonomi pertumbuhan pelabuhan
e)      Memperhatikan sanitasi dan  hiegenis  TPI (lokasi, konstruksi dan tata ruang gedung TPI sesuai dengan Sanitation Standart Operasional Procedure).

2.      Pelabuhan Perikanan dan Pengelolaannya
Lubis (2012) menyatakan bahwa pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antar wilayah daratan dan lautan yang digunakan sebagai sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan. Dalam pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No. 45 tahun 2009  dinyatakan bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan menyatakan bahwa dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan  maka setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok,  fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok terdiri dari : (a) Penahan gelombang (break water), (b)  Dermaga,  (c) Jetti,   (d)  Kolam pelabuhan,                   (e) Alur pelayaran,  (f) Jalan kompleks dan drainase  dan  (g)  Lahan.
Fasilitas fungsional terdiri dari :
a)      Tempat pemasaran ikan (TPI).
b)      Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar dan menara pengawas.
c)      Air bersih, instlasi bahan bakar,es dan instalasi listrik.
d)     Tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti dock atau slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring.
e)      Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu.
f)       Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan.
g)      Transportasi seperti alat-alat angkut ikan.
h)      Kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),  Tempat Pembuangan Sementara (TPS);  dan
i)        Pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.
Fasilitas penunjang terdiri dari  : (a) Balai pertemuan nelayan, (b)  Mess operator, (c) Wisma nelayan, (d) Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan  Mandi Cuci Kakus (MCK), (e) Pertokoan dan (f) Pos jaga.
3.      Persepsi Masyarakat
Thoha dalam Yusuf (2005) mendefenisikan persepsi sebagai proses kognitif yang dapat terjadi pada setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya yang dapat diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan,  perasaaan maupun penciuman.  Persepsi merupakan penafsiran unik terhadap situasi dan bukan merupakan suatu pencatatan yang sebenarnya dari situasi tersebut.  Definisi ini secara implisit menyebutkan bahwa informasi dan situasi dapat berfungsi sebagai stimulus bagi terbentuknya suatu persepsi, walaupun informasi tentang lingkungan juga bisa berarti suatu situasi tertentu (tidak harus berupa rangkaian kalimat ataupun  isyarat lainnya).
Yuditrinurcahyo (2005) mengatakan bahwa  persepsi masyarakat dapat disimpulkan sebagai tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai,  norma-norma,  cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu  sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu yang terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui intrepretasi data indera.


III.       MATERIAL DAN  METODE

Penelitian ini dilakukan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS Bitung) yang secara administratif   terletak di Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan secara geografis, PPS Bitung terletak pada posisi 010 26’ 42’’ Lintang Utara dan 1250 12’ 24’’ Bujur Timur.
               Penelitian ini  berlangsung sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015.   Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan  berdasarkan rumus yang diperkenalkan Yamane dalam  Riduwan (2004)   yaitu :
                                        n = N / {(n d2) + 1}
di mana :
n    =    Jumlah sampel (sampel size)
N   =    Jumlah populasi (population size)
d    =    taraf signifikasi sebesar 0,05 (error tolerance)          

Kelompok dan jumlah responden adalah (a) Kelompok pejabat struktural di PPS Bitung (10 orang) (b) Kelompok stakeholder (Industri Perikanan = 8 orang, Nelayan = 377 orang, Pedagang Perantara = 133 orang dan Pengguna Kios Pesisir = 27 orang). 
Parameter yang ingin diketahui dari responden adalah kelengkapan dokumen AMDAL, pelaksanaan RKL-RPL, manajemen dan sertifikasi ISO 14.001, kondisi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) terpadu, kondisi dan ketersedian tong sampah, kondisi drainase, kondisi kios/kantin/restoran, kondisi dan ketersediaan toilet, ekologi pelabuhan perikanan, sosial pertumbuhan pelabuhan perikanan, ekonomi pertumbuhan pelabuhan perikanan, lokasi, konstruksi dan tata ruang TPI sesuai Sanitation Standart Operational Procedures (SSOP) serta sanitasi dan hiegenis TPI sesuai SSOP.
Analisis data menggunakan Program Analisis Skala Guttman (Skalo), di mana menurut Osman dan Patandianan (2014) dan Tutupoho (2011) bahwa validitas data terdiri  Koefisien Reproduksibilitas (Kr) > 90%  dan Koefisien Skalabilitas (Ks) > 60% . Untuk mendapat strategi kebijakan digunakan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities dan Treaths).


IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN


A.    Pengelolaan Lingkungan PPS Bitung Berbasis Eco Fishing Port
1.      Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Penerapannya

a)       Persepsi Masyarakat  Terhadap  Kelengkapan Dokumen Studi AMDAL
Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 1 ditunjukkan  bahwa terdapat 40 pertanyaan di mana setiap pertanyaan  dari 4 pertanyaan yang diajukan dijawab oleh 10  responden.  Keseluruhan responden  yang menjawab “ya” sebanyak 32 pertanyaan dan yang menyatakan “tidak” sebanyak 8 pertanyaan.  Jadi dapat disimpulkan bahwa 80%  persepsi  masyarakat menyatakan  kelengkapan  dokumen  AMDAL  telah  sesuai  dengan konsep eco-fishing port sedangkan sisanya 20%  menyatakan belum sesuai.
Tabel  1.  Persepsi Masyarakat Terhadap Kelengkapan Dokumen Studi AMDAL
Pertanyaan
Jawaban
Jumlah
Ya
Tidak
1.    Adanya Kerangka Acuan ANDAL
10
0
10
2.    Adanya Dokumen AMDAL
8
2
10
3.    Adanya Dokumen RKL
7
3
10
4.    Adanya Dokumen RPL
7
3
10
∑ Pertanyaan
32
8
40
(%)
80,0
20,0
100

b)      Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan RKL-RPL, Manajemen dan Sertifikasi ISO 14.001

Tabel  2.  Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan RKL-RPL, Manajemen dan Sertifikasi ISO 14.001
Pertanyaan
Jawaban
Jumlah
Ya
Tidak
1.    Pelaporan RKL-RPL
10
0
10
2.    Rutinitas pelaporan RKL-RPL lancar
8
2
10
3.    Monev BLH terkait laporan RKL-RPL
6
4
10
4.    Adanya Berita Acara Monev BLH
5
5
10
5.    PP melaksanakan manajemen ISO 14.001
1
9
10
6.    PP memiliki sertifikat ISO 14.001
0
10
10
∑ Pertanyaan
30
30
60
(%)
50,0
50,0
100

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 2 ditunjukkan  bahwa terdapat 60 pertanyaan  di mana setiap pertanyaan dari 6 pertanyaan yang diajukan dijawab oleh 10  responden.   Keseluruhan responden yang menjawab “ya” sebanyak  30 pertanyaan dan yang menyatakan “tidak” sebanyak 30 pertanyaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 50%  persepsi masyarakat  menyatakan  bahwa pelaksanaan RKL-RPL,  manajemen dan sertifikasi ISO 14.001 telah  sesuai dengan konsep eco-fishing port  sedangkan  sisanya  50%  menyatakan belum sesuai.

2.   Hal-Hal Yang Menjadi Perhatian Manajemen Pelabuhan Perikanan dalam Pengelolaan Lingkungan
Hal-hal yang menjadi perhatian manajemen pelabuhan perikanan terhadap pengelolaan lingkungan adalah ekologi pelabuhan perikanan, sosial pertumbuhan dan ekonomi pertumbuhan pelabuhan perikanan.

a)    Persepsi Masyarakat Terhadap Perhatian PPS Bitung  dalam Pemantauan dan Pengelolaan Ekologi Pelabuhan Perikanan
Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 3 ditunjukkan  bahwa terdapat 100 pertanyaan di mana  setiap pertanyaan dari 10 pertanyaan yang diajukan dijawab oleh 10 responden.  Keseluruhan responden  yang menjawab “ya” sebanyak 76 pertanyaan dan yang menyatakan “tidak” sebanyak 24 pertanyaan.  Jadi dapat disimpulkan bahwa 76%  persepsi  masyarakat menyatakan  perhatian PPS Bitung dalam pemantauan dan pengelolaan ekologi pelabuhan  perikanan  telah sesuai dengan konsep eco-fishing port sedangkan  sisanya 24% menyatakan belum sesuai.
b)   Persepsi Masyarakat Terhadap Perhatian PPS Bitung dalam Pemantauan dan Pengelolaan Sosial Pertumbuhan Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 8 ditunjukkan  bahwa terdapat 70 pertanyaan  di mana  setiap pertanyaan dari 7 pertanyaan yang diajukan dijawab oleh 10 responden.  Keseluruhan responden  yang menjawab “ya” sebanyak  48  pertanyaan  dan yang menyatakan “tidak” sebanyak     22 pertanyaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 68,6% persepsi masyarakat menyatakan  perhatian PPS Bitung dalam pemantauan dan pengelolaan sosial pertumbuhan pelabuhan perikanan  sudah sesuai dengan konsep eco-fishing port  sedangkan sisanya 31,4% menyatakan belum sesuai.
Tabel  3.   Persepsi Masyarakat Terhadap Perhatian PPS Bitung Dalam Pemantauan dan Pengelolaan Ekologi Pelabuhan Perikanan
Pertanyaan
Jawaban
       Jumlah
Ya
Tidak
1.        Pemantauan kualitas perairan kolam pelabuhan dan IP
8
2
10
2.        Pemantauan kualitas udara pelabuhan dan ISPU
9
1
10
3.        Pemantauan dan penanganan kebersihan kawasan
8
2
10
4.        Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20%
8
2
10
5.        Program Bina Lingkungan
8
2
10
6.        Menghimbau kendaraan emisi tinggi tidak masuk pelabuhan
8
2
10
7.        Perusahaan/Kios wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL
8
2
10
8.        Perusahaan perikanan wajib memiliki Unit Pengolahan Limbah sendiri
7
3
10
9.        PP melaksanakan pencegahan pembuangan limbah oleh kapal perikanan
6
4
10
10.     Penerapan sangsi terhadap pembuang limbah ke kolam pelabuhan
6
4
10
∑ Pertanyaan
76
24
100
(%)
76,0
24,0
100

Tabel  4.   Persepsi Masyarakat Terhadap Perhatian PPS Bitung dalam Pemantauan dan Pengelolaan Sosial Pertumbuhan Pelabuhan Perikanan
Pertanyaan
Jawaban
Jumlah
Ya
Tidak
1.       Pemantauan penyerapan tenaga kerja
9
1
10
2.       Pemantauan keamanan pelabuhan
8
2
10
3.       Himbauan penerapan Sistem/Pelatihan Keselamatan Kerja
8
2
10
4.       PP melakukan pembinaan/sosialisasi Jamsostek
8
2
10
5.       PP memiliki Fasilitas Kesehatan
8
2
10
6.       Fasilitas Kesehatan operasional setiap hari
6
4
10
7.       Kosisten memeriksa kesehatan ABK dan kapal perikanan
1
9
10
∑ Pertanyaan
48
22
70
(%)
68,6
31,4
100

c)      Persepsi Masyarakat Terhadap Perhatian PPS Bitung dalam Pemantauan Ekonomi Pertumbuhan Pelabuhan Perikanan
Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 5 ditunjukkan  bahwa terdapat  30 pertanyaan di mana  setiap pertanyaan dari 3 pertanyaan yang diajukan dijawab oleh 10  responden.  Keseluruhan responden  yang menjawab “ya” sebanyak  26  pertanyaan  dan  yang  menyatakan “tidak” sebanyak  4 pertanyaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 86,7% masyarakat menyatakan  perhatian PPS Bitung dalam pemantauan ekonomi pertumbuhan pelabuhan perikanan sudah sesuai dengan penerapan konsep eco-fishing port  sedangkan sisanya 13,3% menyatakan belum sesuai.
Tabel 5.    Persepsi Masyarakat Terhadap Perhatian PPS Bitung dalam Pemantauan Ekonomi Pertumbuhan Pelabuhan Perikanan.
Pertanyaan
Jawaban
Jumlah
Ya
Tidak
1.       Pemantauan/pencatatan ikan yang didaratkan
10
0
10
2.       Pemantauan/pencatatan aktivitas pemasaran dan mutu ikan
9
1
10
3.       Pemantauan aktivitas kapal perikanan
7
3
10
∑ Pertanyaan
26
4
30
(%)
86,7
13,3
100

3.      Sistem Penanganan Limbah dan Fasilitas Pendukungnya
Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel  6 ditunjukkan  bahwa terdapat  5.450 pertanyaan di mana  setiap pertanyaan dari 10  pertanyaan yang diajukan dijawab oleh 545 responden.  Keseluruhan responden yang menjawab “ya” sebanyak  1.743 pertanyaan  dan  yang  menyatakan “tidak” sebanyak  3.707 pertanyaan.  Jadi dapat disimpulkan bahwa 32,0% persepsi masyarakat menyatakan  sistem pengolahan limbah dan fasilitas pendukung di PPS Bitung telah sesuai dengan konsep eco-fishing port  sedangkan  sisanya  68,0% menyatakan belum sesuai.
Tabel 6     Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penanganan Limbah dan Fasilitas Pendukungnya

Pertanyaan
IP  (8)
K  (27)
T  (137)
N  (377)
Jawaban
Jumlah
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
1.     Mobil sampah
7
1
24
3
116
17
298
79
445
100
545
2.   TPSS
4
4
17
10
74
59
221
156
316
229
545
3.     Incinerator
3
5
11
16
47
86
137
240
198
347
545
4.     Komposnisasi
2
6
12
15
40
93
121
256
175
370
545
5.     Pengolahan limbah
3
5
11
16
43
90
123
254
180
365
545
6.     IPAL terpadu
2
6
7
20
27
106
84
293
120
425
545
7.     Koneksi IPAL
1
7
4
23
15
118
56
321
76
469
545
8.     UPL Perusahaan
1
7
5
22
20
113
63
314
89
456
545
9.     Perahu sampah
1
7
2
25
11
122
39
338
53
492
545
10.  Penanganan minyak
2
6
5
22
23
110
61
316
91
454
545
∑ Pertanyaan
26
54
98
172
416
914
1.203
2.567
1.743
3.707
5.450
(%)
0,5
1,0
1,8
3,2
7,6
16,8
22,1%
47,1
32,0
68,0
100

4.      Kondisi Komponen Fasilitas Prasarana Pelayanan Umum
a)      Persepsi Masyarakat Masyarakat Terhadap Jenis, Kondisi dan Kecukupan Tong Sampah Di PPS Bitung

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 7  ditunjukkan  bahwa terdapat  2.725  pertanyaan  di mana  setiap pertanyaan  dari 5  pertanyaan yang diajukan dijawab oleh 545 responden.  Keseluruhan responden  yang menjawab “ya” sebanyak  1.143 pertanyaan  dan  yang  menyatakan  “tidak”  sebanyak  1.582  pertanyaan.  Jadi dapat disimpulkan  bahwa  41,9%  persepsi masyarakat menyatakan bahwa jenis,  kondisi dan kecukupan tong sampah di PPS Bitung telah sesuai dengan konsep eco-fishing port  sedangkan  sisanya  58,1% menyatakan belum sesuai.
Tabel  7.    Persepsi Masyarakat Masyarakat Terhadap Jenis, Kondisi dan Kecukupan Tong Sampah Di PPS Bitung

Pertanyaan
IP  (8)
K  (27)
T  (137)
N  (377)
Jawaban
Jumlah
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
1.     Warna tong sampah
6
2
23
4
109
24
315
62
453
92
545
2.     Tutup tong sampah
3
5
12
15
58
75
157
220
230
315
545
3.     Tong mudah dibersihkan
3
5
12
15
58
75
157
220
230
315
545
4.     Jumlah tong  memadai
2
6
10
17
46
87
126
251
184
361
545
5.     Tong terawat baik
1
7
2
25
12
121
31
346
46
499
545
∑ Pertanyaan
15
25
59
76
283
382
786
1.099
1.143
1.582
2.725
(%)
0,6
0,9
2,2
2,8
10,4
14,0
28,8
40,3
41,9
58,1
100

b)      Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Drainase Di PPS Bitung
Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 8  ditunjukkan  bahwa terdapat  1.635 responden di mana  setiap pertanyaan  dari 3  pertanyaan yang diajukan dijawab oleh 545 responden.  Keseluruhan responden yang menjawab “ya” sebanyak  717 pertanyaan  dan  yang  menyatakan “tidak” sebanyak  918 pertanyaan.  Jadi dapat disimpulkan  bahwa  43,9%  persepsi  masyarakat  yang menyatakan kondisi drainase di PPS Bitung telah sesuai dengan konsep                     eco-fishing port  sedangkan  sisanya  56,1% menyatakan belum sesuai.
Tabel  8.   Persepsi Masyarakat Masyarakat Terhadap Kondisi Drainase  Di PPS Bitung

Pertanyaan
IP  (8)
K  (27)
T  (137)
N  (377)
Jawaban
Jumlah
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
1.     Drainase lancar
6
2
25
2
102
31
336
41
469
76
545
2.     Drainase tidak berbau
4
4
11
16
64
69
165
212
244
301
545
3.     Terhubung ke IPAL
0
8
0
27
0
133
4
373
4
541
545
∑ Pertanyaan
10
14
36
45
166
233
505
626
717
918
1.635
(%)
0,6
2,0
3,9
2,8
10,2
14,3
30,9
38,3
43,9
56,1
100

c)      Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Kios/Kantin/Restoran Di PPS Bitung
Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 9  ditunjukkan  bahwa terdapat  3.270  pertanyaan di mana setiap pertanyaan  dari 6  pertanyaan yang diajukan dijawab oleh 545 responden.  Keseluruhan responden  yang menjawab “ya” sebanyak  1.776  pertanyaan  dan  yang  menyatakan  “tidak”  sebanyak  1.494  pertanyaan.  Jadi dapat disimpulkan  bahwa  54,3%  persepsi masyarakat  yang menyatakan kondisi kios/kantin/restoran di PPS Bitung telah sesuai dengan konsep eco-fishing port  sedangkan  sisanya  45,7% menyatakan belum sesuai.
Tabel   9.   Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Kios/Kantin/Restoran Di PPS Bitung.
Pertanyaan
IP  (8)
K  (27)
T  (137)
N  (377)
Jawaban
Jumlah
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
1.     Kios rapi
8
0
22
5
123
10
353
24
506
39
545
2.     Memiliki izin
6
2
23
4
112
21
272
105
413
132
545
3.     Taat aturan
4
4
19
8
81
52
227
150
331
214
545
4.     Penghijauan
4
4
20
7
85
48
222
155
331
214
545
5.     Air cukup
5
3
17
10
56
77
53
324
131
414
545
6.     Toilet khusus
1
7
9
18
37
96
17
360
64
481
545
∑ Pertanyaan
28
20
110
52
494
304
1.144
1.118
1.776
1.494
3.270
(%)
0,9
0,6
3,4
1,6
15,1
9,3
35,0
34,2
54,3
45,7
100

d)     Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi dan Kecukupan Toilet Di PPS Bitung
Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 10 ditunjukkan  bahwa terdapat  3.815 pertanyaan  di mana  setiap pertanyaan  dari 7  pertanyaan yang diajukan dijawab oleh 545  responden.  Keseluruhan responden  yang menjawab “ya” sebanyak  1.553  pertanyaan  dan  yang  menyatakan “tidak” sebanyak  2.262  pertanyaan.  Jadi dapat disimpulkan  bahwa  40,7%  persepsi  masyarakat  yang menyatakan menyatakan kondisi dan kecukupan toilet di PPS Bitung  telah                 sesuai dengan konsep eco-fishing port  sedangkan  sisanya  59,3% menyatakan belum sesuai.
Tabel 10.     Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi dan Kecukupan Toilet Di PPS Bitung
Pertanyaan
IP  (8)
K  (27)
T  (137)
N  (377)
Jawaban
Jumlah
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
1.     Toilet sesuai standar
6
2
23
4
114
19
320
57
463
82
545
2.     Memiliki sabun
4
4
14
13
69
64
208
169
295
250
545
3.     Memiliki septic tank
5
3
14
13
59
74
187
190
265
280
545
4.     Pasokan air cukup
4
4
13
14
45
88
142
235
204
341
545
5.     Tidak berbau
4
4
17
10
53
80
151
226
225
320
545
6.     Jumlahnya cukup
1
7
8
19
11
122
25
352
45
500
545
7.     Operasional  setiap hari
1
7
10
17
10
123
35
342
56
489
545
∑ Pertanyaan
25
31
99
90
361
570
1.068
1.571
1.553
2.262
3.815
(%)
0,7
0,8
2,6
2,4
9,5
14,9
28,0
41,2
40,7
59,3
100

5.      Kondisi Sanitasi dan Hiegenis Tempat Pelelangan Ikan
a)      Persepsi Masyarakat Terhadap Kesesuaian Lokasi, Konstruksi dan Tata Ruang Gedung TPI Dengan Sanitation Standart Operational Procedures (SSOP)

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 11 ditunjukkan  bahwa terdapat  3.815 pertanyaan di mana  setiap pertanyaan  dari 7  pertanyaan yang diajukan dijawab oleh 545  responden.   Keseluruhan  responden  yang menjawab “ya” sebanyak  2.465  pertanyaan   dan  yang  menyatakan “tidak” sebanyak  1.350  pertanyaan.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  64,6%  persepsi  masyarakat  yang menyatakan menyatakan lokasi,  konstruksi dan tata ruang TPI  sesuai  dengan SSOP (konsep eco-fishing port)  sedangkan  sisanya  35,4% menyatakan belum sesuai.

Tabel  11.   Persepsi Masyarakat Terhadap Kesesuaian Lokasi, Konstruksi dan Tata Ruang Gedung TPI Dengan Sanitation Standart Operational Procedures (SSOP).
Pertanyaan
IP  (8)
K  (27)
T  (137)
N  (377)
Jawaban
Jumlah
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
1.     Lokasi sesuai
7
1
23
4
121
12
356
21
507
38
545
2.     Bebas barang bekas
6
2
22
5
114
19
353
24
495
50
545
3.     Bebas sampah
6
2
22
5
102
31
320
57
450
95
545
4.     Bebas binatang
1
7
15
12
55
78
197
180
268
277
545
5.     Drainase lancar
3
5
15
12
64
69
206
171
288
257
545
6.     Lantai miring
3
5
17
10
63
70
194
183
277
268
545
7.     Dasar dinding melengkung
2
6
15
12
35
98
128
249
180
365
545
∑ Pertanyaan
28
28
129
60
554
377
1754
885
2.465
1.350
3.815
(%)
0,7
0,7
3,4
1,6
14,5
15,3
46,0
23,2
64,6
35,4
100

b)      Persepsi Masyarakat Terhadap Kesesuaian Pelaksanaan Sanitasi dan Higenis TPI Dengan Sanitation Standart Operational Procedures (SSOP)

Tabel 12.   Persepsi Masyarakat Terhadap Kesesuaian Pelaksanaan Sanitasi dan Hiegenis TPI Dengan Sanitation Standart Operational Procedures (SSOP)

Pertanyaan
IP  (8)
K  (27)
T  (137)
N  (377)
Jawaban
Jumlah
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
1.     Peralatan  diklorinisasi
4
4
14
13
65
68
164
213
247
298
545
2.     Peralatan cukup teredia
1
7
11
16
49
84
143
234
204
341
545
3.     Fasilitas sanitasi
1
7
9
18
40
93
122
255
172
373
545
4.     Pasokan air cukup
1
7
7
20
32
101
98
279
138
407
545
5.     Penyimpanan bersih
1
7
5
22
24
109
82
295
112
433
545
6.     Wadah ikan khusus
1
7
3
24
22
111
74
303
100
445
545
7.     Trolly bersih
1
7
2
25
19
114
65
312
87
458
545
8.     Bak chlorine
1
7
2
25
14
119
47
330
64
481
545
9.     Orang tertentu yang dapat masuk
0
8
3
24
18
115
67
310
88
457
545
10.     Papan peringatan
0
8
5
22
26
107
89
288
120
425
545
∑ Pertanyaan
11
69
61
209
309
1.021
951
2.819
1.332
4.118
5.450
 (%)
0,2
1,3
1,1
3,8
5,7
18,7
17,4
51,7
24,4
75,6
100

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 12  ditunjukkan  bahwa terdapat  5.450  pertanyaan  di mana  setiap pertanyaan  dari 10  pertanyaan yang diajukan dijawab oleh  545  responden.  Keseluruhan responden  yang menjawab “ya” sebanyak  1.332  pertanyaan  dan  yang  menyatakan “tidak” sebanyak  4.118  pertanyaan. Jadi dapat disimpulkan  bahwa  24,4% persepsi masyarakat  menyatakan pelaksanaan sanitasi dan hiegenis TPI sesuai  dengan SSOP (konsep eco-fishing port)  sedangkan  sisanya  75,6% menyatakan belum sesuai
6.      Dukungan Pemerintah Terhadap  Pengembangan Pelabuhan Perikanan
Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 13  ditunjukkan  hasil analisis persepsi masyarakat terhadap dukungan Pemerintah dalam pengembangan pelabuhan perikanan.  Hasil dari persepsi masyarakat tersebut adalah sebagai berikut :
1.   Percepatan Pembangunan Perluasan Ekonomi  Indonesia 2011-2015 Koridor Sulawesi-Maluku Utara (nilai persepsi = 0,90)
2.   Perhatian pemerintah terhadap pengembangan kawasan andalan (nilai persepsi (nilai persepsi = 0,80)
3.      Tujuan pemasaran produk hasil perikanan (nilai persepsi = 0,80).
4.      Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Kota Bitung (nilai persepsi = 0,70).
5.      Perhatian BLH kota Bitung terhadap pengelolaan lingkungan pelabuhan perikanan                          (nilai persepsi = 0,70).
6.      Keberlangsungan pendanaan program Eco Fishing Port (nilai persepsi = 0,50)
7.      Ketersedian lahan untuk pengembangan pelabuhan perikanan  (nilai persepsi = 0,50)
8.      Keterpaduan pengelolaan lingkungan perairan Selat Lembeh (nilai persepsi   = 0,40)
9.      Mekanisme lelang di TPI  (nilai persepsi = 0,70)
10.  Partisipasi aktif stakeholder terhadap pengelolaan lingkungan pelabuhan perikanan                         (nilai persepsi = 0,70).


Tabel 13. Persepsi Masyarakat Terhadap  Terhadap Dukungan  Pemerintah Dalam Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Pertanyaan
Jawaban
Jumlah
Jawaban (%)
Ya
Tidak
Ya
Tidak
1.       Percepatan pembangunan ekonomi
9
1
10
90
10
2.       Pengembangan kawasan andalan
8
2
10
80
20
3.       Tujuan pemasaran produk
8
2
10
80
20
4.       Kontribusi terhadap PDRB Kota Bitung
7
3
10
70
30
5.       Perhatian BLH terhadap lingkungan PP
7
3
10
70
30
6.       Kerbelangsungan pendanaan Eco Fishing Port
5
5
10
50
50
7.       Ketersediaan lahan pengembangan
5
5
10
50
50
8.       Keterpaduan pengelolaan Selat Lembeh
4
6
10
40
60
9.       Mekanisme lelang di TPI
2
8
10
20
80
10.    Partisipasi aktif stakeholder
2
8
10
20
80

B.     Strategi Kebijakan Penerapan Eco Fishing Port
1.         Matriks IFE
Matriks IFE  (Tabel 14) menjelaskan bahwa yang menjadi kekuatan (S) didalam penerapan eco-fishing port di PPS Bitung adalah perhatian pelabuhan perikanan terhadap ekonomi pertumbuhan, dokumen studi AMDAL, perhatian pelabuhan perikanan terhadap ekologi pelabuhan perikanan, perhatian pelabuhan perikanan terhadap sosial pertumbuhan serta  kesesuai lokasi, konstruksi dan tata ruang gedung TPI dengan SSOP.
Kemudian  matriks  IFE  juga menjelaskan yang  menjadi kelemahan (W) didalam penerapan eco-fishing port di PPS Bitung adalah kondisi kios/kantin/restoran, pelaksanaan RKL-RPL, manajemen dan sertifikasi ISO 14.001, kondisi saluran drainase, tong sampah, toilet,  instalasi pengelolaan limbah terpadu serta kesesuaian pelaksanaan sanitasi dan hiegenis TPI dengan SSOP.
Tabel. 14.  Matriks IFE
Kekuatan (S)
Nilai
Bobot
 Kriteria
Skor
1
Perhatian PP terhadap ekologi pelabuhan perikanan
0,760
0,115
5
   0,574
2
Perhatian PP terhadap sosial pertumbuhan pelabuhan
0,686
0,104
4
   0,415
3
Perhatian PP terhadap ekonomi pertumbuhan pelabuhan
0,867
0,131
5
   0,655
4
Dokumen Studi AMDAL
0,800
0,121
5
   0,605
5
Kesesuaian lokasi, konstruksi dan tata ruang TPI dengan SSOP
0,632
0,096
4
   0,382
Sub Jumlah
3,744
0,566

   2,630
Kelemahan (W)
Nilai
Bobot
 Kriteria
Skor
1
Kios/kantin/restoran
0,543
0,082
3
   0,246
2
Pelaksanaan RKL-RPL, manajemen dan sertifikasi ISO 14001
0,500
0,076
3
   0,227
3
Kesesuaian pelaksanaan sanitasi dan hiegenis TPI dengan SSOP
0,244
0,037
1
   0,037
4
Tong sampah
0,419
0,063
2
   0,127
5
Drainase
0,439
0,066
2
   0,133
6
Toilet
0,407
0,062
2
   0,123
7
Instalasi pengelolaan limbah terpadu
0,320
0,048
1
   0,048
Sub Jumlah
2,872
0,434

   0,468

Total Skor Faktor Kekuatan-Kelemahan (S-W Factor)
6,617
1,000

3,098

2.      Matriks EFE
Matriks EFE menjelaskan bahwa yang menjadi peluang (O) dari dukungan stakeholder dan  pemerintah dalam pengembangan pelabuhan perikanan adalah percepatan pembangunan perluasan ekonomi Indonesia 2011-2015 Koridor Sulawesi Maluku Utara, perhatian pemerintah terhadap pengembangan kawasan andalan, tujuan pemasaran produk hasil perikanan kota Bitung, kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB kota Bitung serta perhatian BLH kota Bitung terhadap pengelolaan lingkungan pelabuhan perikanan.
Matriks EFE (Tabel 15) juga menjelaskan yang menjadi tantangan (T) dari dukungan stakeholder dan pemerintah dalam pengembangan pelabuhan perikanan adalah keberlanjutan program eco-fishing port, ketersediaan lahan untuk pengembangan pelabuhan perikanan, keterpaduan pengelolaan lingkungan perairan selat lembeh, pelaksanaan mekanisme lelang di TPI dan partisipasi aktif stakeholder terhadap pengelolaan lingkungan pelabuhan perikanan.

Tabel 15. Matriks EFE

Peluang (O)
Nilai
Bobot
Kriteria
Skor
1
Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi  Indonesia 2011-2015 Koridor Sulawesi -Maluku Utara
0,900
0,158
5
0,789
2
Perhatian pemerintah terhadap pengembangan kawasan andalan
0,800
0,140
5
0,702
3
Tujuan pemasaran produk hasil perikanan
0,800
0,140
5
0,702
4
Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Kota Bitung
0,700
0,123
4
0,491
5
Perhatian BLH Kota Bitung terhadap pengelolaan lingkungan pelabuhan perikanan
0,700
0,123
4
0,491
Sub Jumlah
3,900
0,684
3,175
Ancaman (T)
Nilai
Bobot
Kriteria
Skor
1
Keberlanjutan pendanaan program eco-fishing port
0,500
0,088
3
0,263
2
Ketersediaan Lahan Untuk Pengembangan Pelabuhan Perikanan
0,500
0,088
3
0,263
3
Keterpaduan pengelolaan lingkungan perairan Selat Lembeh
0,400
0,070
2
0,140
4
Partisipasi  aktif  Stakeholder terhadap pengelolaan lingkungan pelabuhan perikanan
0,200
0,035
1
0,035
5
Mekanisme lelang di TPI
0,200
0,035
1
0,035
Sub Jumlah
1,800
0,316
0,737
Total Skor Faktor Peluang-Ancaman  (O-T Factor)
5,700
1,000
3,912

3.      Analisis Internal-Eksternal (Matriks IE)
IMatriks IE berfungsi untuk menunjukkan  posisi  PPS Bitung didalam menerapkan  eco-fishing port ditunjukkan pada matrik  IE  (Tabel 16).  Matriks IE menunjukkan bahwa posisi PPS Bitung didalam menerapkan eco-fishing port adalah pada sel I yang artinya strategi-strategi bertumbuh dan mengembangkan (grow and build strategies).

Tabel. 16.  Matriks IE
Faktor-Faktor Internal

Kuat = 3,00-4,00
Rata-rata = 2,00-2,99
Lemah = 1,00-1,99
       Faktor-Faktor  Eksternal
Tinggi = 3,00-4,00
II
III
Sedang = 2,00-2,99
IV

V
VI
Rendah = 1,00-1,99
VII
VIII
IX
Selanjutnya untuk mencari strategi kebijakan dengan menggunakan analisis SWOT yaitu dengan melakukan kombinasi  matriks IFE  dan matriks EFE (Tabel 17).
4.      Strategi Kebijakan
Hasil analisis SWOT yang dinyatakan dalam strategi                  kebijakan penerapan eco-fishing port  di PPS Bitung (Gambar 1), maka  direkomendasikan  tahapan rencana tindak (action plan)  berdasarkan prioritas :
1)         Pendanaan program eco-fishing port melalui kolaborasi pendanaan pemerintah dan swasta (konsorsium) (skor : 2,511).
2)         Perluasan areal PPS Bitung (skor : 2,511)
3)         Peningkatan sanitasi dan hiegenis TPI serta pengelolaan limbah terpadu (pembangunan IPAL Terpadu) (skor :  2,068).
4)         Restrukturisasi fasilitas prasarana pelayanan umum (skor : 1,909)
5)         Review dokumen AMDAL (skor :  1,798)
6)         Peningkatan kualitas bangunan TPI (skor : 1,663)
7)         Peningkatan pelaksanaan RKl-RPL, manajemen dan sertifikasi ISO 14.001 (skor : 1,507).
8)         Peningkatan perhatian terhadap sosial pertumbuhan (skor : 1,357).
9)         Peningkatan perhatian terhadap ekologi pelabuhan (skor : 1,066).
10)     Peningkatan perhatian terhadap ekonomi pertumbuhan (skor : 0.906).
11)     Penerapan zonasi kegiatan (skor : 0,804).
12)     Peningkatan keterpaduan pengelolaan Selat Lembeh (skor : 0,715).
13)     Peningkatan partisipasi stakeholder (skor :  0,450).
14)     Pelaksanaan mekanisme lelang (skor : 0,417).

Gambar 1.  Strategi Kebijakan Penerapan Eco-Fishing Port  Di PPS Bitung


Tabel 17.  Analisis SWOT (Kombinasi Matriks IFE dan EFE)


V.       KESIMPULAN DAN SARAN
1.      Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa status pengelolaan  pengelolaan pelabuhan perikanan  terhadap 5 aspek penerapan eco-fishing port di PPS Bitung adalah sebagai berikut :
a.       Sistem pengelolaan lingkungan dan status penerapannya; dokumen studi AMDAL sangat baik namun pada pelaksanaan RKL-RPL, manajemen dan sertifikasi ISO 14.001 masih kurang  baik.
b.      Sistem penanganan limbah dan kondisi fasilitas pendukungnya  masih sangat jelek terutama terkait kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu yang belum mampu menampung seluruh limbah cair industri perikanan.
c.       Komponen fasilitas prasarana pelayanan umum; kondisi tong sampah jelek, kondisi drainase jelek,  kondisi kios/kantin/restoran kurang baik dan kondisi toilet jelek.
d.      Perhatian pelabuhan perikanan  terhadap  pengelolaan lingkungan ekologi pelabuhan perikanan sangat baik, terhadap pengelolaan sosial pertumbuhan pelabuhan perikanan baik dan terhadap ekonomi pertumbuhan pelabuhan perikanan sangat baik.
e.       Kondisi dan sanitasi TPI apabila dilihat dari  kesesuaian lokasi, konstruksi dan tata ruang TPI dengan SSOP  kondisinya baik, namun   kesesuaian pelaksanaan sanitasi dan higienis TPI dengan SSOP sangat jelek.
f.       Dukungan pemerintah terhadap pengembangan pelabuhan perikanan secara umum adalah sangat baik.
g.      Terdapat 14 rumusan strategi kebijakan didasarkan kepada rencana tindak (action plan), namum kesemuanya itu tergantung komitmen pemerintah  dan kondisi perekonomian.

1.      Saran
Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat apresiasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan fasilitas prasarana umum yang diberikan di PPS Bitung hubungannya dengan  penerapan konsep  eco-fishing port.


DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. 2014. Penyusunan dan Penerapan Konsep Eco Fishing Port Untuk Pelabuhan Perikanan. Ringkasan Eksekutif dan Presentasi Power Point. Tidak diterbitkan.

Badan Pusat  Statistik  Kota  Bitung.  2014.  Produk Domestik Regional Bruto Kota Bitung Tahun 2013. Katalog BPS 9302001.7172.

Departemen Kelautan dan Perikanan. 2008. Laporan Akhir Workshop National Ocean Summit.

Dewan Kelautan Indonesia. 2011. United Nations Convention On The Law Of The Sea.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2014.  Meeting On Project Eco Fishing Port (Resume Rapat).

Directorate General of Fisheries, 1997.  Environmental Impact Analysis Study-Executive Sumary. Pasific Consultants International In Coorperation With PT. Rayakonsult and PT. Amythas Expert &Associates.

Faticanti,  M. 2007. Environment Management Systems on Port Areas : Ecoports Project.APAT-EEA General Training Workshop-Anvanced Semenar for Environtment Protection and Technical Services.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2004. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.  1498 halaman.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.62/MEN/2011 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.  (tidak diterbitkan).

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. (tidak diterbitkan).

Kuswanto,  D. 2014.  Statistika Untuk Pemula dan Orang Awam. Penerbit Laskar Aksara – Jakarta Timur.

Lubis, E. 2012. Pelabuhan Perikanan. Penerbit IPB Press. 

Murdiyanto,  B. 1982. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Laut Di Indonesia – Disampaikan pada Studi Seminar Implementasi Wawasan Nusantara Di Bidang Perikanan. BIOTROP-Bogor.14-15 Desember 1982.                 (tidak diterbitkan).

Mallawa,  A. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat-Disajikan Pada Lokakarya Agenda Penelitian Program COREMAP II Kabupaten Selayar, 9-10 September 2006.

Osman M.Y  dan  M.V. Patandianan.  2014.    Metode Analisis Perencanaan. Buku Ajar Mata Kuliah-Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota. Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999. Pengendalian Pencemaran dan/atau Pengrusakan Laut.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. 2009a.  Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan Perluasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. 2009b.  Rencana Pemantauan  Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Perluasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. 2009b.  Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Perluasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, 2014a.  Pengendalian dan Pemetaan Aktifitas Proses Sendimentasi Di Kolam/Alur Pelabuhan Perikanan.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. 2014b. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Purbayanto A. 2013. Tata Kelola dan Operasional Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan. Bahan Presentasi Pada Rakornis Pelabuhan Perikanan di Surabaya, 3 September 2013. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut  Pertanian  Bogor.

Purwatiningsih. R. 2008.  Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Puskemas (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Persepsi Masyarakat Jatinom Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Krajan,  Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Rangkuti, F. 2013. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.  PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.

Riduwan.  2004. Metode dan Teknik Penyusunan Tesis. Penerbit Alfabeta Bandung.

Siagian, M. 1993. Analisa Dampak Lingkungan dan Pengelolaannya. Fakultas Perikanan Universitas Riau-Pekanbaru.

Siahaan, E.I. 2012.  Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Ecoport) Dalam Rangka Pengelolaan Pesisir Terpadu (Studi Kasus Pelabuhan TAnjung Priok). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.248 halaman.

Soemarwoto,  O. 2009. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Suhaidi. 2006. Perlindungan Lingkungan Laut : Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut Dengan Adanya Hak Pelayaran International               di  Perairan Indonesia.  Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum International pada Fakultas Hukum USU.  USU Repository © 2006.

Supriyanto. 2013. Analisis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Jurnal Ilmu Lingkungan-Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Riau. Halaman 159-179.

Sutrisno.  2008.  Kajian Manajemen Dalam Pelaksanaan Sanitasi Lingkungan                di Pelabuhan Pontianak. Program Pasca Sarjana Universitas Dipanegoro, Semarang.

Sutyawan F.2014. Implementasi Eco-Port Di Pelabuhan Perikanan. Disampaikan pada Acara Kegiatan Sosialisasi Penanganan Limbah Industri dan Kapal Perikanan (Implementasi Ecoport) - PPS Bitung, Februari 2014.

Triatmodjo,  B.  2010. Perencanaan Pelabuhan. Penerbit Beta Offset Yokyakarta.

Tutupoho, F. 2011. Analisis Pengelolaan Potensi Kekayaan Alam Sebagai Tambahan Pendapatan Negeri Kulur. Jurnal Cita Ekonomika. Volume V 1, Mei 2011-ISSN : 1978-3618.

Yuditrinurcahyo,  M. 2005. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap  Rencana Umum Tata Ruang Kota Kendal. Magister Teknik Pembangunan wilayah dan Kota. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.










Lampiran 2. Perhitungan Validitas Data Kuesioner
Analisis data dengan mempergunakan SKALO-Program Analisis Skala Guttman; dengan ketentuan sebagai berikut :
e      =     Jumlah kesalahan
n      =     Jumlah seluruh pertanyaan
p      =     Jumlah jawaban yang menyatakan tidak
Kr   =     Koefisien reproduksibilitas
Ks   =     Koefisien skalabilitas

1.1.  Validitas data untuk responden para pejabat struktural
Hasil pengolahan data didapatkan  nilai  e = 18, nilai n = 400 dan                              nilai p = 131, maka :
a).  Nilai Kr     =     1 - (e/n)
                        =     1 - (18/400)
                        =     1 -  (0,045)
                        =     0,96 atau 96%. (valid)

b). Nilai Ks      =     1 -  (e/0,5 x p)
                        =     1 -  (18/0,5 x 131)
                        =     1 -  (18/65,5)
                        =     1 -  0,27
                        =     0,73 atau 73%  (valid)
                 
1.2.   Validitas data untuk Industri Perikanan (IP), Pengguna Kios Pesisir (K), Tibo-Tibo (T) dan Nelayan (N).
Hasil pengolahan data didapatkan  nilai  e = 2.326, nilai n = 26.160 dan                      nilai p = 15.485, maka :
a).  Nilai Kr     =     1 - (e/n)
      =     1 - (2.326/26.160)
      =     1 -  (0,088)
      =     0,91 atau 91%. (valid)

b). Nilai Ks      =     1 -  (e/0,5 x p)
      =     1 -  (2.326/0,5 x 15.485)
      =     1 -  (2.326/7.742,5)
      =     1 -  0,30
      =     0,70 atau 70% (valid)